Muhadjir Effendy Ajak ASN Kemensos Tingkatkan Integritas Berantas Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Ad Interim Muhadjir Effendy mengajak aparatur sipil negara Kementerian Sosial (ASN Kemensos) meningkatkan integritas memberantas korupsi. Muhadjir menegaskan ASN Kemensos untuk menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

"Kepada seluruh pegawai Kementerian Sosial saya berpesan untuk terus menjaga integritas selama bertugas, tidak menerima pemberian apa pun sebagai bentuk gratifikasi, serta menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Muhadjir di depan ratusan ASN Kemensos saat Workshop Virtual Antikorupsi dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, di Jakarta, Selasa (15/12).

Menteri Muhadjir mengatakan hal ini sesuai visi dan misi Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi untuk mewujudkan Indonesia Maju, dengan pengembangan karakter sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berbudi pekerti luhur, tidak korupsi, dan profesional, serta berintegritas.

Muhadjir menegaskan semua sepakat bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan tercela yang harus dicegah dan dihindari oleh siapa saja, karena sangat merugikan serta dapat menghambat berjalannya sebuah lembaga. "Oleh karena itu SDM yang berintegritas menjadikan Kemensos kuat dan hebat," kata Muhadjir.

Lebih lanjut Muhadjir mengapresiasi kinerja Kemensos sebagai salah satu garda terdepan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) selama masa pandemi Covid-19 bekerja sama dengan kementerian/lembaga lainnya. Anggaran Kemensos mengalami kenaikan signifikan dengan total untuk 2020 Rp 134 triliun. Dari jumlah itu, Rp 128,8 triliun untuk belanja program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan tingkat serapan anggaran telah mencapai 96 persen.

Muhadjir juga berpesan kepada setiap pimpinan satuan kerja agar selalu memonitor pelaksanaan belanja bantuan sosial, dan lain-lain. Selain itu, pesan Muhadjir, selalu memperhatikan dan mengawal akuntabilitas, transparansi pengelolaan anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2020. “Serta kesiapan pengelolaan anggaran tahun 2021," tegasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos telah melakukan penguatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK), peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik, pembangunan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), serta apresiasi penuh kepada pegawai dedikatif, loyal, dan berintegritas, khususnya di masa kerja selama pandemi Covid-19.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemensos Dadang Iskandar menyerahkan empat Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kemensos yang memperoleh penghargaan dalam upaya penguatan
pembangunan zona integritas WBK.