Muhammadiyah Antisipasi Intervensi Politik

Jelang Muktamar

Sabtu, 26 Juni 2010 – 04:26 WIB

Dia juga memastikan bahwa Muhammadiyah dan pemerintah saling membutuhkan dan membangun simbiosis mutualisme. "Kalau selama ini Muhammadiyah kritis terhadap pemerintah, itu bagian dari amar mar"uf nahi munkar," katanya. Di tempat yang sama, Rais Syuriah PB NU Hasyim Muzadi mengatakan, intervensi merupakan masalah besar bagi ormas-ormas. Dia menyebut intervensi itu bisa melalui power sharing (pembagian kue kekuasaan), finance (keuangan), blackmail (ancaman), dan devide at impera (politik pecah belah).

"Tata laksananya melalui teknis dan deregulasi aturan organisasi," kata Hasyim. Menurut dia, bukan hanya Muhammadiyah yang harus melawan intervensi. Tapi, semua kelompok independen dan civil society harus saling membantu.

"NU sendiri, terutama di era Orba, pernah beberapa kali mengalami intervensi," katanya. Misalnya, dalam muktamar ke-27 di Situbondo pada 1984 dan Muktamar NU di Cipasung, Jawa Barat, pada 1994. "Kalau muktamar NU di Makassar lalu, saya tidak ingin mengatakan ada intervensi atau tidak agar tidak subjektif. Insya Allah, satu-dua bulan mendatang umat sudah bisa menilai," ujar Hasyim.

Dia menambahkan, setiap intervensi akan berakibat buruk pada perjuangan ormas. Misalnya, melahirkan pemimpin yang tidak tahu arah. "Karena dia akan diarahkan," katanya. Selain itu, kemandirian organisasi hilang, terjadinya pergeser ideologi, dan tercipta polarisasi konflik intern organisasi. "Ini melemahkan dan melelahkan," tegas Hasyim. (pri/c6/tof)

JAKARTA - Potensi bermainnya kepentingan politik, baik itu dari pemerintah maupun parpol, sangat mungkin muncul dalam Muktamar Muhammadiyah pada

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3