MUI Sudah Haramkan Politik Uang, Paslon Harus Jujur

jpnn.com - jpnn.com - Dana kampanye pasangan calon gubernur-wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi salah satu isu krusial yang mendapat sorotan publik. 

Pasalnya, ada pasangan cagub yang sudah jujur soal dana kampanye namun ada juga yang ditengarai tidak terbuka.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas berharap para pasangan cagub yang berkompetisi di Pilkada DKI bisa jujur dalam menyampaikan hal apapun ke publik.

Menurutnya, kejujuran adalah sikap dan sifat yang harus dimiliki seseorang bila ingin sukses, baik dalam hidup di dunia maupun di akhirat.

"Begitu juga dalam kehidupan berpolitik. Karena dengan adanya kejujuran tersebut dia akan bisa mendapatkan kepercayaan dari konstituennya, sehingga kepemimpinannya akan langgeng. Karena akan mendapatkan dukungan yang tulus dari masyarakat yang dipimpinnya," jelas Anwar saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Rabu (25/1)

Dia menambahkan, MUI sudah pernah mengeluarkan fatwa yang melarang praktik money politic. Karena itu, dia berharap tidak ada pasangan calon yang melakukan praktik curang.

"Itu sudah ada lama. Di era kepemimpinan Pak Din Syamsuddin saat menjadi ketua MUI," tutur Anwar.

Sementara dikonfirmasi terpisah, mantan pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja, mengatakan, pada prinsipnya paslon harus melaporkan tata kelola keuangannya sejak diterima sampai ketika disalurkan.