JPNN.com 
Muladi Minta JK Bersikap Negawaran
Sarankan Golkar Tetap Rujuk dengan Demokrat
jpnn.com - JAKARTA - Meski Golkar sudah memutuskan diri berpisah dengan Demokrat, namun masih ada saja kelompok di internal Golkar yang terus berusaha menjodohan Jusuf Kalla agar tetap menjadi pendamping SBY. Tak tanggung-tanggung, Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono dan Ketua DPP Golkar Muladi masuk ke barisan pendukung rujuknya Golkar dengan Demokrat.
Muladi yang ditemui wartawan RI usai menemui Agung Laksono di gedung DPR RI, Senin (27/4) sore mengkui, ada kecenderungan di kalangan DPD I Golkar agar duet SBY-JK tetap dipertahankan. "Kecenderungannya begitu. Paling tidak DPD I," ujar Muladi.
Ditanya jika ternyata SBY dan Demokrat tetap bersikukuh meminta Golkar mnegajukan lebih banyak nama cawapres selain JK, mantan rektor Universitas Diponegoro ini menegaskan, partainya memiliki banyak kader yang pantas diusung. "Kita punya kader banyak. Tapi prioritas utama tretap JK. Kalau tidak mau, ya kader yang lain," tandasnya.
Karenanya Muladi juga menyarankan Ketua Umum Gpokkar Jusuf Kalla untuk tetap legowo jika di kalangan internal Golkar juga mengusulkan nama lain sebagai bagi cawapres SBY sepanjang bisa berkoalisi dengan Demokrat. "Jk dituntut sikapnya sebagai negarawan," cetusnya.
Sebelumnya, Agung Laksono selaku wakil ketua umum Golkar mengatakan, peluang koalisi Golkar dengan Demokrat tetap terbuka. Sebab, kata Agung. dalam pertemuan DPD I Golkar dengan DPP yang digelar Minggu (26/4) malam, JK diberi keleluasaan untuk menjelajahi koalisi dengan prapol-parpol yang ada.
Apakah dengan demikian Golkar akan kembali menjalin koalisi dengan Demokrat, Agung mengakui kemungkinan itu. "Peluangnya tetap terbuka, ada PDIP, Golkar dan Gerindra. Bisa juga Golkar kembali berkomunikasi dengan PD," cetusnya.
Bukankah Demokrat sudah menyatakan Golkar bukan prioritas dalam membangung koalisi? Agung mengatakan hal itu memang kewenangan Demokrat. "Tetapi keputusan bisa berubah, bisa melunak," ucapnya.
Agung beralasan, semua parpol mengalami kesulitan dalam membangung koalisi. Namun menurut Agung, hal yang perlu dikedepankan adalah ideologi, elektabilitas pasangan Capres/cawapres, masalah pembiayaan, serta bagaimana jalannya koalisi ke depan.(ara/jpnn)
