Munas Bali Tetap Berlangsung, Golkar Jadi Dua
Syaratnya, dua tokoh itu harus netral. Muladi mengaku tidak ingin muncul lagi partai baru yang merupakan sempalan dari Partai Golkar. "Pak JK dan pak Akbar tidak perlu ikut campur, cukup mempertemukan keduanya saja," tandasnya.
Sementara itu, carut-marut di tubuh partai Golkar disinyalir oleh sebagian kader partai beringin itu sebagai upaya untuk memecah belah partai. Bahkan, pihak yang tidak bertanggung jawab itu menginginkan Golkar bernasib seperti PPP yang kini terpecah menjadi dua kubu. Yakni kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz.
Hal itu dikatakan oleh Siti Hediyati Hariyadi atau Titiek Soeharto. Perempuan berusia 55 tahun itu mengatakan ada pihak luar yang berusaha untuk memecah belah Golkar. dengan harapan Golkar tidak lagi berada di dalam Koalisi Merah Putih (KMP). "Saya merasakan ada yang ingin mengacaukan kami," jelasnya.
Menurut Titiek, orang itu tahu keberadaan penting partai Golkar di KMP. Yakni sebagai salah satu pimpinan partai pendukung Prabowo. Bahkan sang Ketua Umum yakni Aburizal Bakrie saat ini juga menjabat merupakan ketua presidium KMP. "Mereka ingin KMP keropos dan hancur. Harus kami cegah," jelasnya.
Banyak yang mengatakan bahwa orang yang mengacaukan partai yang lahir di orde baru itu senior Golkar yang kini berada di partai yang lain atau di dalam pemerintahan. Menanggapi itu, Titiek enggan menjelaskan siapa orang tersebut. Namun dia berharap senior-senior Golkar untuk segera bersatu dan membangun Partai Golkar.
Sementara itu, kemarin (27/11) beberapa petinggi KMP hadir di DPR. Salah satunya adalah wakil ketua dewan Pembina Gerindra Hasyim Djojohadikusomo. Pada pukul 10.00, dia terlihat masuk ke ruang pimpinan DPR. Ada informasi bahwa pimpinan DPR menggelar rapat membahas situasi Golkar tersebut. Pasalnya Golkar merupakan salah satu pemimpin KMP.
Pukul 11.00, Hasyim keluar dari gedung DPR didampingi oleh Fadli zon. Saat ditanya maksud kedatangannya, Hasyim menjelaskan bahwa dia menemui Fadli Zon. "Hanya berkunjung saja. Ketemu kawan lama," ujarnya.
Sementara itu Fadli mengatakan bahwa Prabowo dan Ical sering bertemu dengan membahas KMP. Kedekatan itu yang membuat Prabowo memberikan bantuan moral agar Golkar segera lepas dari masa kritis. "Ini dukungan moral saja. Pak Prabowo dan Pak Aburizal kan sudah berkawan lama," jelasnya."
Di lain pihak, mantan anggota DPR dari Golkar yang baru saja dilantik menjadi kepala BNP2TKI oleh Presiden Jokowi, Nusron Wahid, hanya menyampaikan kalau bangsa Indonesia perlu partai yang bukan hanya kuat, tapi juga demokratis.
"Saya sudah tidak boleh lagi cawe-cawe urusan politik (partai), saya hanya bisa mengingatkan kalau partai itu juga masuk ranah publik," kata Nusron di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Nusron termasuk kader Golkar yang dipecat karena berbeda dukungan saat pilpres lalu. Ketua umum PP GP Ansor tersebut memilih mendukung Jokowi-JK, sedangkan partainya ada di kubu Prabowo-Hatta."
Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijanto meluruskan soal pernyataannya yang terkesan melarang munas Golkar di Bali. Mantan Kepala Staf Angkatan TNI Angkatan Laut itu memastikan bahwa tidak ada larangan, melainkan hanya pemberitahuan.
"Dia menuturkan, pihaknya tidak melarang munas itu digelar di Bali, namun masalahnya kalau kembali terjadi kerusuhan dan jatuh korban siapa yang bertanggungjawab. "Soalnya pengaturan untuk acara partai itu berbeda," tuturnya.
"Jadi, aparat hanya bisa menjaga dari luar, namun tidak bisa masuk ke dalam. Sehingga, harus ada yang memastikan bahwa siapa yang bertanggungjawab dalam munas itu. Kalau terjadi sesuatu, kita bisa terlambat masuk. Kalau kerusuhan besar dan korban banyak bagaimana," jelasnya.
Bali, lanjut dia, diandalkan pariwisatanya. Ada banyak turis di Pulau Dewata itu, kalau terjadi kerusuhan yang dirugikan banyak sekali. Sebab, bisa jadi mempengaruhi pariwisata di Indonesia. "Itu pertimbangannya, bukannya malah disalah persepsikan turut campur urusan partai," tegasnya.
Dia menegaskan, pihaknya itu memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan politik. Sehingga, wajar sekali untuk berkomentar jika memang ada masalah yang berhubungan dengan keduanya. "Apalagi, ini potensial untuk membuat tidak aman. Lihat di televisi itu sampai ada korban," tuturnya.