Musda Gapensi Sumsel Bermasalah

Perwakilan Tujuh BPC Datangi BPP

Kamis, 14 Januari 2010 – 21:03 WIB

Musda Gapensi Sumsel Bermasalah - JPNN.COM

MENGINAP - Firdaus (tengah) bersama beberapa pengurus BPC Gapensi se-Sumsel lainnya yang mendatangi kantor BPP Gapensi di Pasar Minggu, Jakarta. Foto: Agus Srimudin/JPNN.

JAKARTA - Sejumlah pengurus dan anggota Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) dari tujuh daerah di Sumsel, Kamis (14/1) malam memutuskan menginap di kantor Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hal itu mereka lakukan menyusul aksi demo yang telah digelar sejak siang harinya, demi menuntut pengurus BPP untuk mengadakan Musyawarah Daerah (Musda) terkait kepengurusan BPD Gapensi Sumsel. Pasalnya, Musda yang baru-baru ini disebutkan sempat digelar oleh kepengurusan BPD Gapensi Sumsel di bawah HM Syarofie, dipandang tak sesuai dengan AD/ART organisasi.

"Belum tahu bakal berapa lama. Kami (akan) menginap di kantor BPP ini, sampai tuntutan kami dikabulkan. Kami meminta BPP Gapensi menggelar Musda yang sah dan sesuai dengan AD/ART. Di mana antara lain syaratnya, Musda juga harus dihadiri oleh pengurus BPP," cetus koordinator aksi rombongan tersebut, Firdaus Cik Ani, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/1).

"Awalnya, dalam Musda yang dipimpin oleh kepengurusan HM Syarofie tanggal 30 Desember 2009 lalu, terjadi deadlock. Di mana salah satu persoalannya adalah keberadaan tambahan peserta (dengan hak suara) yang dimasukkan begitu saja, yang katanya merupakan pengurus baru BPC Prabumulih. Padahal dari Prabumulih sama sekali belum ada Muscab (untuk kepengurusan baru). Nah, setelah deadlock itu, sampai kini belum ada keputusan atau pertemuan lagi. Sampai tiba-tiba, tanggal 7 Januari kemarin katanya telah digelar Musda Lanjutan, oleh kepengurusan BPD di bawah HM Syarofie," papar Firdaus pula.

Dijelaskan Firdaus, oleh karena itulah, saat ini ada sekitar 20 orang perwakilan dari tujuh BPC Gapensi se-Sumsel yang datang ke Jakarta dan menginap di kantor BPP Gapensi. "Kami meminta BPP membuat keputusan agar dilakukan Musda. Intinya, karena dari Musda 30 Desember 2009 yang dilaksanakan di Palembang tidak ada keputusan. Yang berarti sekarang ini sedang tak ada kejelasan kepengurusan," bebernya.