Nah Lo...Kata PDIP Perlu, Hanura Bilang Nggak Usah

jpnn.com - JAKARTA - Heboh kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mulai memicu perbedaan di internal partai pengusung petahana di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menilai, gubernur nan akrab disapa Ahok itu sudah sepantasnya segera memiliki jurubicara (jubir). Sebab, pernyataan Ahok tidak jarang menuai kontroversi.

Namun menanggapi itu, anggota Fraksi Partai Hanura DPR yang juga Tim Pemenangan Pasangan bakal cagub-cawagub Ahok-Djarot, Miryam S. Haryani menilai jubir tidak diperlukan untuk setingkat pemerintah provinsi.

"Untuk pemerintah provinsi sendiri saya rasa nggak perlu ya, ya karena biar masyarakat juga cukup puas tentang yang dikerjakan Ahok-Djarot ini," kata Miryam di laman RMOL, Jumat (14/10).

Miryam menjelaskan, wilayah Jakarta yang dinilai tak cukup besar ini masih mampu dijangkau oleh pasangan Ahok-Djarot untuk bekerja sendiri tanpa jubir.

"Karena Jakarta kan nggak luas-luas banget lah, bisa dijangkau. Corongnya kan di situ Ahok-Djarot. Jadi agar pemerintah provinsi lebih maksimal, ya (langsung) Ahok-Djarot aja," ujarnya.

Anggota Komisi V DPR ini juga mengkhawatirkan esensi kepuasan masyarakat terhadap Ahok akan hilang jika pembicaraannya disampaikan melalui jubir.

"Kalau nanti melalui jubir nanti kurang link ya, kecuali jubir di tim pemenangan. Nanti salah satu ciri Ahok hilang. Dan karena masyarakat kan butuh langsung," ucap Miryam.