Nah, Pegiat KontraS Sebut Rezim Jokowi Sudah Mirip Orde Baru

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Divisi Penuntasan Impunitas Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Feri Kusuma menganggap Presiden Joko Widodo tak berupaya menunaikan janji-janji kampanyenya untuk menyelesaikan kasus-kasus hak asasi manusia (HAM). Buktinya, penanganan kasus-kasus HAM berat hingga saat ini tak menunjukkan progres signifikan.

"Kami melihat bahwa pemerintahan Jokowi seperti semakin jauh dari harapan sebagaimana kampanye Pilpres 2014. Kami ingat banyak sekali janji politik terkait kemajuan dan penegakkan HAM, salah satunya penyelesaian pelanggaran HAM berat," kata Feri di kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/10).

Feri mengungkapkan, Jokowi sudah mencantumkan penyelesaian kasus HAM ke dalam Nawacita yang menjadi program andalannya saat kampanye Pemilu Presiden 2014. Namun, kata Feri, setelah tiga tahun Jokowi memimpin pemerintahan ternyata belum ada upaya nyata untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM berat.

Bahkan, kata Feri, di tengah perjalanan pemerintahan saat ini, Jokowi malah menunjuk Wiranto sebagai menteri koordinator politik, hukum dan keamanan (menkopolhukam).

"Kita tahu di banyak dokumen termasuk dokumen resmi Komnas HAM, Wiranto aktor yang bertanggung jawab dalam beberapa kasus pelanggaran HAM Orde Baru," tuturnya.

Karena itu Feri menyebut rezim pemerintahan Jokowi saat ini seperti Orde Baru yang bertindak represif. Buktinya, banyak kritik dan diskusi yang dibubarkan, bahkan sampai berujung terhadap penahanan.

"Kalau situasi begini itu permasalahan semakin tidak terselesaikan beban barat pada pemerintahan Jokowi akan bertambah jika tidak diselesaikan," ungkapnya.

"Maka pada momen Tanjung Priok ini bahwa pesan ini sampai pada presiden dan presiden benar benar serius dan bukan hanya memberikan wacana pada Menko Polhukam yang tidak bisa dipercaya atau membongkar peristiwa HAM yang lebih transparan," pungkasnya.(cr5/JPC)