Naikkan Tunjangan Pejabat Negara, Jokowi Makin Tak Bisa Dipercaya

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Sektretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto menuding pemerintah dan DPR sama-sama tak sensitif terhadap penderitaan rakyat karena menaikkan fasilitas untuk pejabat negara. Kritik keras dari Yenny itu sebagai respon atas terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 yang tentang kenaikan tunjangan pembelian kendaraan dinas bagi pejabat negara.

Menurut Yenny, perpres itu justru menunjukkan Presiden Joko Widodo telah mengingkari Nawa Cita yang digembar-gemborkan saat kampanye pemilu presiden lalu. Terlebih, pemerintah menaikkan tunjangan untuk pejabat justru saat rakyat menghadapi kenaikan harga bahan bakar minya, tarif dasar listrik, hingga transportasi umum.

"Kalau pemerintah konsisten dengan Nawa Citanya, kemudian DPR merespon Nawa Cita presiden, sebenarnya ini tidak urgen. Ironisnya kebijakan ini lahir di tengah harga pangan naik, BBM naik, TDL, tarif KA naik," kata Yenny saat dihubungi, Jumat (3/4) malam.

Yenny menuturkan, kenaikan tunjangan itu memang berasal dari usulan DPR melalui surat Ketua DPR Setya Novanto padatanggal 5 Januari 2015. Namun, Yenny menyatakan bahwa keputusan akhirnya tetap ada di pemerintah. Sebab, pemerintah sebenarnya bisa menolak permintaan DPR.

Namun, kata Yenny, nyatanya kenaikan ini tetap dialokasikan dalam APBN Perubahan 2015 yang mendapat persetujuan bersama dari pemerintah dan DPR. Di sinilah terlihat tidak adanya upaya pemerintah dan DPR mengarahkan uang rakyat untuk instrumen kesejahteraan rakyat tapi malah menambah fasilitas untuk pejabat negara.

"Ini terjadi kesenjangan alokasi. Terjadi kenaikan sekitar Rp 100 juta per pejabat, sisi lain banyak probematika dihadapi masyarakat, gizi buruk dan sebagainya. Ini kan tidak pro-rakyat," jelasnya.

Karenanya FITRA mendorong agar perpres itu segera dibatalkan. Kalaupun sudah dialokasikan, katanya, bisa saja tidak dijalankan dan anggarannya dialihkan ke program lain.

"Saya berharap kalau bisa kebijakan itu dicabut di tengah keterhimpitan rakyat. Pemerintah buktikan saja konsisten dengan visi misinya. Ini berkaitan dengan kepercayaan rakyat pada penyelenggara negara," pungkasnya.(fat/jpnn)