NasDem Bakal Surati Presiden Terkait Kebijakan Menteri Susi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh akan menyurati Presiden Joko Widodo guna mengevaluasi kebijakan penggunaan cantrang yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Surya mengharapkan, pemerintah pusat melakukan evaluasi secara menyeluruh, serta berdialog dengan para nelayan sebelum diberlakukannya kebijakan tersebut.

"Saya sudah mengambil kesimpulan, NasDem memutuskan segera mengirimkan surat resmi kepada presiden agar kebijakan yang memberatkan kehidupan masyarakat nelayan agar dapat ditunda dulu," kata Surya dalam keterangan yang diterima, Selasa (12/12).

Surat permintaan penundaan dan evaluasi pelarangan cantrang tersebut didasarkan atas hasil uji petik yang telah dilakukan NasDem bersama dengan para ahli dan nelayan.

Pelarangan penggunaan tersebut diatur dalam dalam Permen Nomor 2/ PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik, yang akan diberlakukan mulai Januari 2018.

Surya menegaskan, kebijakan tersebut patut dikritisi lantaran tidak berpihak kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pertanian dan Kemaritiman Emmy Hafild mengatakan, pihaknya telah melakukan uji petik terkait penggunaan cantrang. Kegiatan itu berlangsung sejak 22 November-28 November 2017 di Indramayu, Tegal, Jepara, dan Lamongan.

Dari hasil uji petik tersebut, kata Emmy, tidak semua penggunaan cantrang memberikan dampak negatif terhadap ekosistem laut. Dampak negatif tersebut terjadi apabila cantrang digunakan hingga ke dasar laut dengan spesifikasi ukuran mata jaring yang terlalu kecil.