Nevi Zuairina: Agenda Raker Dadakan Komisi VI dan Menteri BUMN Sangat Sensitif

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hj. Nevi Zuairina mengkritik penyelenggaraan rapat kerja dadakan di masa reses antara Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN pada Selasa, 9 Juni 2020 lalu.

Pasalnya, menurut dia, tidak lazim ada rapat kerja di masa reses dan agendanya sangat sensitif yakni rapat kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN yang bertema Pembayaran Utang Pemerintah kepada BUMN dan Penyertaan Modal Negara.

“Agak sensitif dan sulit dikontrol rapat di masa reses ini, pembahasannya melibatkan pencairan uang negara untuk BUMN sebesar Rp 152,5 triliun. Mekanismenya rancu dengan tiga pola yakni pembayaran utang atau kompensasi, penyertaan modal negara (PMN), dan dana talangan. Ini tidak dapat digabungkan pembahasannya. Harus dipisah. Karena akan menimbulkan kerancuan dan mengakibatkan kecerobohan," kata Nevi dalam siaran persnya, Jumat (12/6).

Nevi mengaku dirinya memantau situasi Raker Komisi VI DPR RI melalui jarak jauh akibat wabah covid-19.

Legislator PKS asal Sumbar ini menggambarkan ratusan BUMN yakni sebanyak 142 BUMN tidaklah sehat semua. Bahkan mayoritas kritis. Hanya sekitar 15 saja yang memberi kontribusi terhadap negara, itupun masih perlu pengawasan ketat.

Perlu diakui, lanjut dia, bahwa semua pihak termasuk BUMN terkena dampak signifikan akibat pandemi covid-19. Tapi yang terdampak bukan hanya BUMN, swasta terutama UMKM lebih terasa lagi yang sebagian besar tak ada yang menolong.

Dengan stimulus sebesar 152,5 triliun untuk BUMN, apalagi dengan situasi latar belakang Hutang pemerintah kepada BUMN sebesar Rp 108,48 triliun, PMN sebesar Rp 25,27 triliun dan  Bantuan dana talangannya sebesar Rp 19,65 triliun, dalam bentuk jaminan akan semakin menimbulkan kecemburuan dan berbagai persolan kompleks lain di masa akan datang.

"Ini persoalan ke depan akan makin rumit pengendaliannya. Pertama, pengawasan dana jumbo 152,5 triliun, bila DPR saja yang ngawasi, bakalan meleset dimana-mana,” katanya.