NU Dorong Revisi UU Perkawinan

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sepakat untuk bersama-sama mendorong dilakukannya revisi terhadap UU Perkawinan No.1 tahun 1974. Tingginya angka kematian ibu melahirkan yang harus ditekan menjadi salah satu alasannya.

Dalam acara diskusi antara Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKKBN Sudibyo Alimoeso di Gedung PBNU, Selasa (12/2), mencuat dorongan revisi UU Perkawinan ditekankan pada batasan usia perempuan untuk menikah yang dinilai sudah tidak relevan.

Kiai Said menyebut batasan minimal usia perempuan untuk bisa dinikahi adalah 18 tahun, yang merepukan titik tengah antara batasan yang disebutkan dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak.

"UU Perkawinan menyebut 16 tahun minimal, UU Perlindungan Anak 20 tahun.  Kita ambil tengahnya saja, jadi adil. Tapi ini gagasan saya pribadi, nanti akan kami bahas di internal dan kami susun sebagai masukan revisi UU Perkawinan," ungkap Kiai Said.