OECD : Indonesia Jangan Obral Insentif Pajak

Jumat, 28 September 2012 – 03:48 WIB

Menanggapi paparan Gurria tersebut, Menteri Keuangan mengatakan, berbagai kebijakan fiskal termasuk pemberian insetif pajak terus dikaji oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF). "Saat ini, pemerintah kini memang tengah mematangkan sistem administrasi perpajakan," katanya.

Sebagai gambaran, dalam pemberian insentif fiskal memang sering terjadi tarik ulur. Misalnya, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sering menjanjikan insentif bagi investor, adapun BKF belum tentu memberikan semua insentif yang diminta.

Terkait upaya peningkatan kinerja pajak, Agus menyebut saat ini pemerintah tengah membidik perusahaan-perusahaan tambang di daerah. Sebab, selama ini ada ribuan perusahaan tambang batu bara di daerah yang tidak terdata di pemerintah pusat.

Proses verifikasi ini kini tengah dilakukan oleh Kementerian ESDM. "Kalau semua tambang itu jelas dokumennya, mereka jelas wajib bayar pajak," ujarnya. (owi)

JAKARTA - Lembaga internasional Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News