Oknum Serikat Pekerja Pertamina yang Berpolitik Layak untuk Ditindak

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Al Bara menilai tuntutan Serikat Pekerja Pertamina yang mendesak pencopotan Dirut Pertamina Nicke Widyawaty, sarat akan unsur politis.

"Pertamina itu perusahaan negara, sudah seharusnya pekerja atau karyawannya independen dan tidak bermain politik. Jadi kalau ada oknum yang menggunakan serikat pekerja untuk kepentingan politik, saya kira layak ditindak, bisa dipecat atau dinonaktifkan," kata Al Bara, Kamis (13/1).

Pekerja di perusahaan pelat merah memang diperbolehkan untuk berserikat, karena diatur dalam UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, Al Bara juga mengingatkan bahwa regulasi tersebut juga tegas melarang para pekerja BUMN melakukan politik praktis.

"Serikat pekerja yang fungsinya sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan karyawan memang tidak bisa dibubarkan karena amanah UU BUMN. Tapi UU tadi juga mengatur tegas bahwa tidak memperbolehkan bermain politik," ujar Al Bara.

Sayangnya, menurut Al Bara, masih saja ada elit-elit di serikat pekerja yang menyimpang dan memanfaatkan organisasinya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Umumnya mereka menggunakan serikat pekerja sebagai kendaraan untuk menggerakan para pekerja dengan tujuan politik terselubung.

"Seharusnya oknum-oknum yang berpolitik tidak boleh ada di dalam perusahaan BUMN. Apalagi ini di Pertamina, yang tugasnya menyangkut banyak kepentingan masyarakat. Kalau digunakan untuk kepentingan politik tentunya berpotensi merugikan masyarakat juga," kata dia.