OMS Menyerukan Urgensi Kolaborasi di Tengah Ruang Sipil yang Makin Sempit

“Sebaiknya pemerintah bisa fokus pada implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan mendukung pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga serta RUU Masyarakat Adat saja,” tambahnya.

Kondisi demokrasi Indonesia yang darurat ini perlu ditanggapi secara kolektif dan serius oleh para OMS.

Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis) Tunggal Pawestri mengatakan ada urgensi untuk memastikan aktivasi dan keberlanjutan kerja kerja kolektif gerakan masyarakat sipil yang terkonsolidasi dalam menghadapi kondisi ringkihnya demokrasi Indonesia saat ini.

Menurut Tunggal, pemerintah kerap berbicara soal inklusivitas dan partisipasi yang bermakna, yang menjadi prasyarat demokrasi, tetapi, hal tersebut justru tidak muncul pada praktik demokrasi di lapangan saat ini.

"Maka dari itu, gerakan rakyat seperti “Peringatan Darurat” untuk menolak revisi UU Pilkada menjadi penting," katanya.

Gerakan yang baru-baru ini mencuat dan mengundang dukungan publik dari berbagai lapisan dan kalangan ini menjadi pengingat bahwa gerakan masyarakat sipil harus terus bekerja keras, dipupuk dan dikuatkan, agar semakin berdampak untuk demokrasi yang lebih kuat bagi sebuah negara.

Isu-isu tersebut menjadi bahasan ICSF Nasional tahun ini.

Selain itu, OMS juga melakukan refleksi atas kontribusi pada pembangunan Indonesia serta berdiskusi mengenai berbagai skenario masa depan menggunakan kerangka dari CIVICUS, sebuah lembaga nirlaba internasional yang fokus pada penguatan kelompok masyarakat sipil.