Operasi Pasar Dicurigai untuk Kepentingan Petahana

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad menuding Food Station sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak netral dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017.

Hal itu terbukti dengan diluncurkannya program operasi pasar (OP) di 70 kelurahan ibu kota yang kerap dihadiri salah satu pasangan calon. 

"Kuat dugaan OP ini sengaja diprogramkan untuk mendukung salah satu paslon gubernur," ujar Syaiful, kemarin (22/12).

Syaiful juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan melakukan audit. Karena diduga ada penyalahgunaan anggaran. 

"Badan Pemeriksa Keuangan kami minta untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan OP yang dilakukan oleh BUMD tersebut," kata dia.

Syaiful mengatakan, tidak netralnya BUMD ini melanggar peraturan pemilu daerah. Karena sangat merugikan bagi calon lainnya. 

"Jika terbukti adanya pelanggaran, harus ada tindakan tegas," kata dia.

Dia juga berharap Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono untuk turun tangan mencegah dugaan penyimpangan ini.