Opini BPK, Modal Tambahan Incumbent

Selasa, 27 Juli 2010 – 19:37 WIB

JAKARTA--Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menjadi salah satu daerah yang pengelolaan keuangannya terbaik. Ini dilihat dari opini BPK yang diberikan pada Pemprov Sulut yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP).

Ketua BPK Hadi Poernomo menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan pemerintah disamping merupakan konsekuensi dari pelaksanaan amanah paket UU di bidang keuangan negara, juga memberi manfaat tambahan bagi entitas yang diperiksa. Di tingkat pemerintahan daerah, opini laporan keuangan juga merupakan salah satu modal politik bagi incumbent dalam pilkada.  

"Khusus bagi Sulut, hanya pemprov saja yang memperoleh WTP. Sedangkan daerah tingkat duanya tidak. Ini akan sangat membantu sebagai modal politik bagi incumbent, karena dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, bahkan bisa jadi menimbulkan kebanggaan di mata publik," ujar Hadi dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan tahun 2010 di Hotel Borobudur, Selasa (27/7).

Dalam kesempatan itu Gubernur Sulut SH Sarundajang menerima penghargaan WTP dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diberikan Wapres Budiono. Sarundajang mengimbau kepada seluruh kepala daerah di Sulut harus mengelola keuangan sesuai aturan yang ada. "Bupati dan wali kota harus mengelola uang rakyat dengan baik, jangan sampai diselewengkan," tegasnya. (esy/jpnn)

JAKARTA--Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menjadi salah satu daerah yang pengelolaan keuangannya terbaik. Ini dilihat dari opini