Optimalisasi Penerimaan Pajak

JAKARTA - Tim Transisi masih berupaya untuk mengambil jalan terjal dalam memperbaiki kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2015. Bukan dengan cara instan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), namun dengan mengoptimalkan penerimaan pajak.
    
Deputi Tim Transisi Hasto Kritiyanto menjelaskan, tax ratio yang saat ini baru mencapai 22 persen dari total potensi yang ada. Penerimaan pajak yang rendah ini justru memberikan optimisme pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Hal itu dikarenakan masih ada kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan pajak," ujarnya.
    
Apalagi, ternyata target pajak selama lima tahun belakangan tidak pernah tercapai. Target penerimaan pajak tahun ini yang sekitar Rp 1.072 triliun juga diprediksi belum tercapai. Kondisi tersebut menunjukkan adanya masalah dalam sistem pajak. "Ini yang menjadi konsentrasi tim transisi," paparnya.
    
Karena itu, dipastikan akan ada inisiatif-inisiatif baru dari pemerintahan Jokowi-JK untuk pajak. Dia menuturkan, kebijakan soal pajak ini yang sedang dirumuskan bersama. "Kami rumuskan dalam diskusi dengan sejumlah ekonom ini," tuturnya.
    
Dengan penerimaan pajak yang meningkat, maka akan ada skala prioritas dalam menjalankan program pemerintah. Terutama, untuk sektor produktif seperti pangan. "Sawah-sawah yang panennya hanya sekali setahun didata dan diperbaiki agar panen lebih sering," terangnya.
    
Sementara itu Pengamat Ekonomi Toni Prasetiantono menjelaskan, memang opsi untuk memperbaiki penerimaan pajak ini masih ada. Tapi, dibutuhkan reformasi lembaga pajak. "Harus ada perubahan mendasar pada sektor pajak, dari sistem hingga pegawai," ujarnya.
    
Soal sistem lembaga pajak, akan jauh lebih baik jika dibuat seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan menyidik. Hal ini diperlukan karena pegawai pajak sering kali berhadapan dengan wajib pajak yang memiliki power. "Wajib pajak seperti ini yang membuat kebocoran penerimaan pajak," tuturnya.
    
Jumlah pegawai pajak, lanjut dia, juga harus ditambah, karena saat ini pegawai pajak hanya mencapai sekitar 31 ribu orang. Dengan penambahan jumlah pegawai pajak, maka upaya meningkatkan penerimaan pajak tentu akan lebih mudah tercapai. "Kualitas dan kuantitasnya diperbaiki semua," ujarnya.
    
Namun, upaya mengoptimalkan sektor penerimaan pajak ini membutuhkan waktu. Dia menjelaskan, berbeda dengan menaikkan harga BBM yang terbilang bisa dilakukan secara lebih cepat. "Karena itu biasanya menaikkan BBM dibilang instan," ujarnya.
    
Hasto menambahkan, usulan Tim Transisi pada pemerintahan Jokowi-JK akan difokuskan pada pada sejumlah opsi. Namun, yang paling utama jalan paling sulit akan tetap ditempuh.

"Kami tidak hanya ingin membuat kebijakan yang instan, jalan sulit akan ditempuh dahulu," janjinya. (idr/end)