Optimistis Perpres Gaji PPPK Segera Diterbitkan

jpnn.com, JAKARTA - Para pentolan honorer K2 di daerah yang lulus tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) masih optimistis pemerintah akan segera menerbitkan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan. Pemerintah dinilai tidak akan menyia-nyiakan nasib 51 ribuan PPPK yang sudah dinyalakan lulus pada April 2019.

"Kami menilai pemerintah tetap serius dalam penuntasan Perpres Gaji dan Tunjangan PPPK untuk segera diterbitkan," kata Miftahol Arifin, pentolan honorer K2 Kabupaten Pamekasan kepada JPNN.com, Minggu (14/6).

Sebelumnya, Plt Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Teguh Wijinarko mengatakan, anggaran 51 ribuan PPPK hasil rekrutmen Februari 2019 sudah tidak ada masalah lagi.

Menurut Miftahol, kabar tersebut adalah bukti bahwa pemerintah tidak abai dengan PPPK. Semua butuh proses dan mengingat kondisi saat ini negara tengah kesulitan akibat wabah COVID-19, PPPK harusnya bersabar.

"Kami sangat memaklumi jika prosesnya lambat, ya karena situasinya serba sulit. Ini kok ada yang meminta agar honorer K2 menunggu revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Tambah tidak jelas saja. Sudah jelas dalam UU ASN untuk usia 35 ke atas disarankan ikut seleksi PPPK, kok ngotot mau jadi PNS," seru Miftahol yang sudah lulus PPPK.

Hanif Darmawan, pentolan Honorer K2 dari Kabupaten Kuningan juga merasa geram dengan statement teman-temannya yang pesimistis dengan niat pemerintah terhadap penyelesaian PPPK tahap I.

"Seharusnya kita terus mendukung niat baik pemerintah. Bukan memperkeruh keadaan," ujar Hanif yang beruntung bisa lulus PPPK tahap I.

Senada itu, Agung Alvin, honorer K2 dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah meminta seluruh PPPK yang lulus tes tidak resah dengan berbagai pernyataan teman-teman penolak PPPK. Apalagi ada PTT (pegawai tidak tetap) yang belum ikut tes PPPK.