Otda Picu Penyimpangan Kekuasaan di Daerah

Tapi dalam perkembangannya saat ini, otda justru memicu penyimpangan- penyimpangan kekuasaan ke daerah. "Aksi-aksi masyarakat menentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak adil mulai marak di berbagai daerah. Sebab anggaran daerah lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan pejabat daripada meningkatkan mutu pelayanan umum atau penguatan ekonomi rakyat," kata Teten Masduki di Jakarta, Sabtu (18/11).

Sementara kalangan usaha menghadapi banyak perda yang dikeluarkan pemda bertameng mencari sumber pendapatan daerah yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Perkembangan di daerah itu, lanjutnya, dipandang sebagai program otonomi daerah. Di mana ada pelimpahkan wewenang dalam pembuatan kebijakan, administrasi dan anggaran ke daerah.

"Tetapi sayangnya tidak diikuti oleh program demokratisasi untuk membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan di daerah," ujarnya.