Pajak E-Commerce Masih Moderat

Karena itu, Pras menyarankan pemerintah memberi kompensasi atau fasilitas yang memudahkan pemilik platform dalam menyediakan laporan tersebut.

’’Sosialisasi dan edukasi harus dioptimalkan sejak sekarang sampai April agar diperoleh pemahaman yang baik, tidak menimbulkan gejolak, dan tidak kontradiktif akibat distorsi informasi. Sekaligus penyiapan perangkat administrasi untuk registrasi dan pelaporan,’’ jelas Pras.

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idea) Ignatius Untung berharap pengaturan pajak yang diterapkan pemerintah dapat menciptakan pertumbuhan bagi industri e-commerce, bukan sebaliknya.

’’Asosiasi ingin aturan pemerintah bisa mendukung pertumbuhan industri,’’ ujar Untung.

Vice President of Public Policy & Government Relations Tokopedia Astri Wahyuni menjelaskan, pihaknya sedang mempelajari aturan yang bakal diberlakukan mulai 1 April tersebut.

’’Kami masih mempelajari dampak peraturan tersebut dan terus melakukan yang terbaik untuk perekonomian Indonesia,’’ tutur Astri. (rin/agf/c14/oki)