Pak JK: Jangan Sampai Golkar Punya 6 Ketum dalam 5 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak perlu lagi ada ketua umum yang keenam di Partai Golkar dalam lima tahun.

Pak JK mengingatkan agar demokratisasi partai harus dijaga seperti yang diamanatkan para pendiri Partai Golkar yang telah mendahului. "Karena itulah demokratisasi dalam partai harus dijaga. Tidak perlu lagi ketua keenam dalam lima tahun," kata JK saat menutup Munaslub Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12).

Sebelumnya JK di awal pidatonya menyebut partai yang pernah dipimpinnya (2004-2009) itu menciptakan rekor. "Saya kira rekor nasional, mungkin rekor dunia bahwa Partai Golkar dalam waktu tiga setengah tahun mempunyai lima ketum," kata JK.

Dia menyebut ada Aburizal Bakrie yang bersamaan dengan Agung Laksono (dualisme kepemimpinan 2014-2016). Kemudian, Setya Novanto (2016-2017), Idrus Marham (Plt Ketum 2017), kemudian Airlangga Hartarto (2017-2019).

Pak JK mengatakan, 2018 merupakan tahun politik dan merebut kekuatan partai di daerah. Menurut dia, Golkar bisa berhasil melakukan itu dengan syarat harus lebih demokratis dibanding partai lain.

JK menjelaskan alasan harus demokratis karena Partai Golkar sudah berusia lebih dari 50 tahun. "Para pendiri Golkar sudah mendahului semua. Sehingga untuk menjaga itu semua, maka sistem internal harus demokratis," ungkapnya.

Menurut dia, ini berbeda dengan partai yang pendirinya masih ada. Nah, kata JK, biasanya orang taat dengan pendiri. "Tapi, (pendiri Golkar) tidak ada lagi yang duduk di sini merasakan (hasil) dia mendirikan partai. Maka harus punya hak yang sama," ujarnya.

JK mengatakan, setiap konflik atau perbedaan paham menyebabkan ongkos politik yang mahal. Selain ongkos material dan politik, juga menyebabkan menurunnya kredibilitas dan keterpilihan masyarakat kepada Partai Golkar.