Pak Jokowi Berani Enggak Bersihkan BUMN dari Relawan?

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komaruddin menantang Presiden Joko Widodo alias Jokowi membersihkan membersihkan BUMN dari relawan dan titipan partai politik. Menurut Ujang, hal itu harus dilakukan jika Jokowi memang serius mereformasi birokrasi.

Ujang mengatakan, komisaris BUMN yang menjabat dari unsur tersebut tidak mempunyai kapasitas dalam mengelola birokrasi.

"Persoalannya bisa enggak Pak Jokowi membersihkan BUMN dari relawan-relawannya itu. Karena kita tahu, dari zamannya 2004 hingga kini, 2014 juga sama relawan-relawan Jokowi banyak yang masuk ke BUMN-BUMN itu. Nah, hari ini paradigma baru bisa enggak diubah. Katanya mau reformasi birokrasi," kata Ujang kepada JPNN.com, Selasa (16/7).

BACA JUGA: 

Ujang melanjutkan, gaji para komisaris berasal dari anggaran negara. Dia mencontohkan, untuk gaji seorang komisaris dari BRI sendiri bisa mencapai Rp 100 juta per bulan.

Apabila tidak diberikan kepada personel yang profesional, maka sama saja menghambur-hamburkan uang negara.

"Ketika reformasi birokrasi didengungkan, lalu digalakkan, proses ini mestinya dipikirkan ulang. Direformasi komisaris-komisaris ini, jangan sampai penuh dengan sesak relawan yang belum tentu mengerti soal birokrasi. Karena jabatan komisaris sangat strategis, mengawasi direksi dan mengawasi birokrasi," jelas dia.

Oleh karena itu, Ujang menyarankan, Jokowi bisa memerintahkan kepada menteri BUMN selanjutnya untuk membuka seleksi komisaris. Dengan begitu, kualifikasi dan kredibilitas calon komisaris bisa dinilai oleh masyarakat banyak.