Pak Jokowi, Fadli Zon Mengkritik Anda Nih..

jpnn.com - JAKARTA - Ketidakhadiran dan absennya Presiden RI Joko Widodo dalam pertemuan Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bertepatan dengan 70 Tahun PBB mendapat kritik dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Pasalnya, kegiatan pemimpin dunia yang dibuka sejak 25 September kemarin hanya dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Ini sangat disayangkan. Kenapa Presiden Jokowi tak hadir dan pidato langsung. Sidang Majelis Umum PBB kali ini merupakan forum yang sangat strategis. Ini momentum bagi negara di dunia untuk menyuarakan sikap terhadap permasalahan global," kata Fadli Zon melalui siaran persnya, Selasa (29/9).

Di forum itu, lanjutnya, juga dikukuhkan sustainable development goals (SDGs) sebagai kelanjutan MDGs. Hampir semua negara pidatonya disampaikan langsung oleh Presiden atau Kepala Negara termasuk negara-negara besar seperti AS, Rusia, RRC.

"Tapi kenapa Indonesia diwakilkan kepada Wapres? Sikap Indonesia juga harusnya disampaikan langsung oleh Presiden. Indonesia juga kurang lantang di forum tersebut," ujar politikus Gerindra itu.

Di sisi lain, Fadli menyesalkan, sebagai negara demokrasi ketiga terbesar dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, suara Indonesia tidak tegas dan lantang dalam merespon permasalahan ekonomi global, konflik Suriah, konflik Timur Tengah, konflik Laut China Selatan, reformasi PBB bahkan permasalahan asap yang sudah menjadi isu regional.

Yang dia tahu, pidato Indonesia yang disampaikan Wapres JK lebih menekankan pada aspek internal (inward looking) dan kurang porsi untuk menyikapi isu global, kontemporer dan aktual.

Padahal, Sidang Majelis Umum PBB seharusnya dijadikan momentum bagi Presiden Jokowi untuk meningkatkan profil politik luar negeri Indonesia. Presiden Jokowi seharusnya tampil menunjukkan sikap Indonesia di hadapan dunia bersama pemimpin negara-negara dunia lainnya.

"Kalau alasannya berada di dalam negeri mengurusi ekonomi atau masalah domestik lainnya, sejauh ini tak kelihatan juga hasilnya," pungkas anak buah Prabowo Subianto itu.(fat/jpnn)