Pak Jokowi, Ini Serius! Dengarlah Suara SPSI Mimika soal Freeport

jpnn.com - TIMIKA - Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (SPKEP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Mimika prihatin dengan bergulirnya isu perpanjangan izin pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi makanan empuk buat politikus Tanah Air. 

Mereka dengan tegas meminta kaum oportunis politik di seluruh tanah air, tidak lagi mempolitisasi masalah tersebut. 

"Isu perpanjangan kontrak Freeport telah menjadi sarana bagi politisi untuk menekan pemerintah. Akibatnya, pemerintah Indonesia tak kunjung menyetujui kontrak Freeport untuk melakukan kegiatan pertambangan sampai 2041 sesuai kesepakatan dalam kontrak karya II. Kaum oportunisme politik di Jakarta, menyebut PT Freeport sudah melakukan penambangan selama 48 tahun di Tanah Papua, akan tetapi masyarakat Papua tetap miskin, terutama masyarakat di sekitar wilayah tambang," ujar Ketua DPC SPSI Kabupaten Mimika, Virgo H Solossa, seperti dilansir Radar Timika, Senin (21/12).

Virgo menantang dengan sebuah pertanyaan. "Bagaimana jika Freeport tidak ada di Papua, apakah saudara-saudara kami tersentuh atau merasakan pembangunan oleh pemerintah? Atau apakah pemerintah dapat membangun infrastruktur di sekitar area tambang seperti sekarang ini?” kata Virgo.

Dia mengungkap, keberadaan tambang raksasa PT Freeport di Papua khususnya di Kabupaten Mimika, sesungguhnya sangat penting bagi keberlangsungan masa depan pekerja beserta keluarga, masyarakat maupun pemerintah daerah.

Tak terbayangkan apa jadinya Kabupaten Mimika dan Papua jika perusahaan asal Amerika Serikat itu tiba-tiba berhenti beroperasi hanya karena sikap para kaum oportunis politik yang telah mengganggu sikap pemerintah pusat terhadap pemberian izin perpanjangan operasi tambang bagi Freeport. 

“Kami yakin bahwa Presiden Joko Widodo menyadari betul hal ini. Untuk itu kami minta para oportunisme politik di Jakarta segera menghentikan politisasi status perpanjangan izin usaha PT Freeport, karena bukan kalian yang nanti merasakan dampaknya, tetapi kami para pekerja beserta keluarga kami dan masyarakat Papua secara khusus dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah hidup bekerja dan berkarya di Tanah Papua,” tandasnya.

Selain itu, politisasi status perpanjangan kontrak Freeport juga dikhawatirkan berdampak terhadap perpanjangan izin ekspor jilid IV, dimana izin ekspor jilid III akan segera berakhir pada tanggal 25 Januari 2016. Menurut Virgo, apabila izin ekspor tersebut tidak lagi diperpanjang, maka sudah tentu manajemen Freeport akan melakukan efisiensi.