Pak Jokowi, Penegakan Hukum tak Sesuai Nawacita

Syarif mengatakan, penegakan hukum masih terlihat tidak sesuai dengan nawacita yang diikrarkan Jokowi.

Dalam poin kedua nawacita, dia menyebut, pemerintah tidak absen dalam mengelola pemerintahan dan secara efektif secara demokrasi maupun transparansi.

Karena itu, Syarif mendorong pemerintah dalam pemberantasan korupsi benar-benar dilakukan secara tegas dan tidak ada keberpihakan.

“Dan betul-betul jangan ada intervensi. Mudah-mudahan saja tidak ada intervensi,” ungkap anggota Komisi I DPR itu.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andras Hugo Pareira mengatakan, berdasarkan beberapa survei memang indikator pembangunan demokrasi di era Jokowi pada 2016 itu mengalami penurunan sedikit.

“Tapi dibandingkan dengan 2013 ke 2014 itu tetap naik di atas 70 persen yang sebelumnya 63 persen,” katanya dalam kesempatan itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, apa yang dilakukan era Jokowi yang kelihatannya kerja, kerja dan kerja tidak langsung dirasakan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur tidak memberikan dampak langsung ke masyarakat. Padahal, sudah mengambil porsi besar dalam APBN.