Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Pak Jokowi, Please Cermati Parpol Berkoar soal Ganti Menteri

Selasa, 05 April 2016 – 13:36 WIB
Pak Jokowi, Please Cermati Parpol Berkoar soal Ganti Menteri - JPNN.COM
Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP 2016 di Kamayoran, Jakarta Pusat, Januari lalu. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menengarai munculnya wacana perombakan kabinet atau reshuffle jilid II bukan semata-mata untuk perbaikan kinerja para menteri. Menurutnya, rencana reshuffle juga muncul karena ada partai politik yang terus mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengganti menteri-menteri tertentu.

Pangi mengatakan, kini memang muncul kesan kuat tentang adanya partai politik yang mendikte Jokowi -sapaan Joko Widodo- tentang menteri yang layak diganti. Tentu saja langkah parpol mendikte presiden itu demi mendapat keuntungan politik.

“Ini kan ujungnya kekuasaan. Pembicaraan selalu siapa, dapat apa dan bagaimana. Inilah pembicaraan yang rasional terkait isu reshuffle‎," kata Pangi, Selasa (5/4).

Ia menambahkan, partai politik tentu berupaya memasukkan sebanyak mungkin kadernya di kabinet. Karenanya ada partai yang sengaja mendorong reshuffle dengan membentuk opini. "Saya membaca sinyalnya ke arah situ," ulasnya.

Masalahnya, kata Pangi menambahkan, Jokowi tidak punya tim khusus untuk menilai kinerja para menterinya. Hal itu berbeda dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang punya Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

“Dulu SBY menetapkan trayek dan panduannya jelas. Ada UKP4 yang menilainya,” katanya.

Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Daniel Johan mengungkapkan kekhawatirannya tentang adanya partai politik yang mendikte Jokowi soal reshuffle. Menurutnya, partai itu justru berupaya menjatuhkan sesama partai pengusung Jokowi di pilpres demi menambah jumlah kadernya di Kabinet Kerja.

“Partai juga tidak perlu manuver mendikte presiden, apalagi ‎dengan menyebar fitnah yang meruntuhkan kekompakan partai koalisi yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat," tegas Daniel.(JPG/ara/jpnn)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close