Pak Jokowi, Tolong Selesaikan Masalah Dualisme Sekda di Papua

Pelantikan dilakukan di Jayapura, Rabu (14/7) lalu.

"Peran Plt sekda Papua sangat terbatas dalam aspek anggaran keuangan. Dasar pengangkatannya melalui SK gubernur lemah," ujar Jan dalam keterangannya, Sabtu (21/8).

Jan juga mempertanyakan sikap tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dia heran kenapa tidak ada tindakan yang diambil terkait polemik yang terjadi di Papua.

Padahal, untuk persiapan pelaksanaan PON dan Peparnas, anggaran yang digunakan sangat besar.

"Karena itu kami meminta Bapak Presiden mengambil langkah tegas, memanggil pembantunya Mendagri dan Gubernur Papua yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah untuk menghormati keputusan presiden soal jabatan sekretaris daerah definif di Papua," ucapnya.

Jan mengingatkan bahwa dualisme sekda di Papua merupakan konflik kebijakan dalam teori ilmu administrasi.

Dampaknya, dikhawatirkan berakibat pada persiapan PON XX dan Peparnas XVI.