Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Pak Menteri, Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota, Tolong Percaya Jokowi, Keadaan Tidak Normal

Kamis, 18 Agustus 2022 – 16:07 WIB
Pak Menteri, Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota, Tolong Percaya Jokowi, Keadaan Tidak Normal - JPNN.COM
Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pemerintah tidak bisa melihat secara makro mengenai gejolak ekonomi dalam negeri yang terjadi sekarang.

Di tengah situasi tersebut, Presiden Jokowi mendorong segenap jajarannya di pusat dan di daerah untuk tidak hanya sekadar bekerja rutin dan standar saja, tetapi harus mendetail.

Jokowi menyampaikan dunia saat ini berada pada posisi yang tidak mudah akibat pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya usai. Kemudian ditambah perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan krisis pangan, energi, dan keuangan global.

"Para menteri, gubernur, bupati, wali kota juga sama, enggak bisa lagi kita bekerja rutinitas, enggak. Enggak bisa kita bekerja hanya melihat makronya saja, enggak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga dilihat lewat angka-angka dan data-data. Karena memang keadaannya tidak normal," ujar presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8).

Jokowi menilai situasi global juga mendorong terjadinya inflasi yang sekarang menjadi momok di semua negara.

Inflasi Indonesia per Juli 2022 berada pada angka 4,94 persen (year on year).

Angka tersebut masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lain seperti Turki yang inflasinya mencapai 79 persen, Uni Eropa 8,9 persen, atau Amerika Serikat yang mencapai 8,5 persen.

Meskipun demikian, presiden meyakini jika seluruh kepala daerah dapat bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), maka pemerintah akan mampu mengendalikan hingga di bawah angka tiga persen.

Presiden Jokowi mendorong segenap jajarannya di pusat dan di daerah untuk tidak hanya sekadar bekerja rutin dan standar saja, tetapi harus mendetail.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News