Pakar: Lima Tahun Lagi, Indonesia Sudah Kembali ke Jati Dirinya

Sedangkan masalah pertahanan maritim, menurut Jaleswari, bukan hanya sekadar jumlah kapal perang dan persenjataan yang dimiliki atau soal geo politik serta geo strategis. Poros maritim mensyaratkan beberapa hal, mulai isu prioritas anggaran yang dibutuhkan, wilayah sasaran dan regulasi.

“Sal regulasi otoritas yang memiliki kewenangan dalam hal kebijakan yaitu Kementerian Pertahanan, institusi yang menjadi pelaksana di lapangan TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Sedangkan masalah kemampuan pertahanan maritim dari Brown Water Navy menjadi Green Water Navy kembali menjadi tugas para pengambil keputusan politik atau Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat.

Tampak hadir pula dalam sarasehan ini, antara lain Kepala staf Kolinlamil Laksma TNI Roberth Wolter Tappangan, Wakil Komandan Seskoal Laksma TNI Sulistyanto, Pamen Disdikal (mewakili Kadisdikal) dan para Asisten Pangkolinlamil serta para pejabat utama Kolinlamil.(fri/jpnn)