Pakar Menilai Ada 'Perhitungan Tidak Cermat' dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi topik pembicaraan hangat sejak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan kembali dari Beijing, Tiongkok.

Pada Senin (10/4) lalu, Menko Luhut mengatakan Tiongkok kini meminta agar proyek tersebut dijamin APBN.

Padahal ketika menawarkan diri untuk bekerja sama dengan Indonesia pada tahun 2015, dengan pendekatan B2B atau bisnis ke bisnis, negara tersebut sama sekali tidak menuntut jaminan APBN.

Tiongkok juga menolak untuk menurunkan bunga pinjaman ke angka 2 persen dan menetapkannya di angka 3,4 persen.

Mendengar permintaan tersebut, Luhut akhirnya mengusulkan pada pihak Tiongkok agar pinjaman proyek sebesar 8,3 triliun ini dijamin oleh PT Penjaminan Infrastruktur (Persero) alias PII.

Kini, Tiongkok masih belum memberikan keputusan.

"Ada masalah itu, tapi kalo dia (Tiongkok) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami [prosedur] panjang," kata Luhut dalam konferensi pers.

"Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir."