Paksakan Kantor Perwakilan, DPD Dituding Kejar Rente

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diingatkan untuk tidak ikut-ikutan dengan DPR yang pilih tebal kuping soal masalah pembangunan kantor. Peneliti Indonesi Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, menyarankan DPD untuk lebih banyak belajar dan mendengar terkait pembangunan kantor, bukan malah mencontoh DPR yang menuai dengan proyek gedung barunya.

"DPD jangan mencontoh kesalahan DPR. Jangan sampai DPD dibilang telinganya lebih tebal dari DPR,” kata Ade di Jakarta, Senin (27/6). Dia menilai, alasan pembangunan gedung baru DPR dan kantor perwakilan DPD di daerah sama-sama tak jelas.

“Sama saja dengan DPR, alasannya tidak jelas. Membangun gedung baru itu ada aturan mainnya. Biasanya mengikuti standar PU, seperti luas gedung, dan berapa  harga,” imbuh Ade.

Lebih lanjut Ade menegaskan, DPD harus bisa menjelaskan alasan pembangunan kantor perwakilan itu kepada masyarakat. Sebab, proses pembangunan gedung perwakilan DPD ini lebih tertutup ketimbang rencana pembangunan gedung DPR.