PAN dan Golkar Bisa Ambil Posisi Menteri dari Non-Parpol

jpnn.com - JAKARTA - Kabar perombakan Kabinet Kerja semakin santer. Masuknya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam 'barisan' pemerintah, memiliki konsekuensi berbagi posisi menteri di kabinet. 

Dari sisi kinerja, menteri-menteri di bidang ekonomi yang semuanya dari non-partai politik menjadi sorotan karena dianggap paling lemah. Ekonomi nasional stagnan. 

Pengamat komunikasi politik Heri Budianto mengatakan, kinerja kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan tetap solid jika reshuffle dilakukan terhadap menteri dari non-parpol.

Heri menjelaskan, jika Golkar dan PAN akan mendapatkan jatah menteri, maka kursi menteri non-parpol yang seharusnya digeser. Sehingga, kinerja pemerintahan akan tetap solid.

"Kalau Golkar mau mengincar jatah parpol maka benturannya akan keras apalagi Golkar tidak mendukung Jokowi saat Pilpres dan datang belakangan. Sebetulnya dia aman ambil posisi non-parpol," kata Heri, Rabu (13/7).

"Kalau ngambil porsi menteri non parpol, tidak ada risiko politiknya," imbuh Heri.

Pendiri lembaga Polcomm Institute ini mengatakan, saat ini ada 20 kursi menteri non-parpol. Semua posisinya strategis. Komposisi kabinet saat ini masih didominasi kalangan non-parpol. Menteri dari parpol hanya 14 orang. Padahal, dukungan dan fungsi parpol dalam memerkuat pemerintahan sangat besar dan strategis. 

Sebab, parpol yang memiliki kursi di DPR. "Padahal nyatanya yang keringetan parpol dan punya basis massa dan kekuatan politik di parlemen," kata dia.