PAN: Kepala Daerah Punya Domain Sendiri

”Terkait pembicaraan APBN itu adalah domain pemerintah pusat. Sedangkan APBD adalah domain pemerintah daerah," kata Abdul Hakam Naja, kemarin (28/3).

Menurutnya, kader partai politik memang berhak untuk menyatakan sikap sesuai dengan garis partai. Tetapi, jika menjadi kepala daerah, kader partai tetap harus menghormati keputusan pemerintah pusat. Jika kepala daerah tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat, sebaiknya ia tidak mengungkapkannya. Sebab, pada dirinya melekat jabatan sebagai pejabat publik dan bagian dari hierarki pemerintahan.

"Biarkan saja kader lain yang menyatakan sikap, jika ia adalah ketua partai di daerah. Bisa saja meminta sekretaris yang menyatakan sikap. Sebab, jika kepala daerah tetap menyatakan sikap penolakan atas kebijakan pemerintah pusat, birokrasi yang seharusnya netral akan menghadapi masalah,” ujarnya.