PAN: Victor Laiskodat Menebar Api Kebencian

jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Victor Bungtilu Laiskodat terus menuai kecaman. Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyayangkan pernyataan Victor Laiskodat yang menebar permusuhan kepada partai politik lain dan memicu kebencian antarumat beragama.

"Karena pemikiran dan pemahamannya yang salah dan tendensius, terutama terhadap PAN," kata Viva, Jumat (4/8).

Menurut Viva, PAN yang lahir dari rahim reformasi menjunjung tinggi moralitas agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. PAN yang berasaskan Pancasila bertujuan menegakkan nilai-nilai iman dan takwa, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan dalam wadah NKRI.

Jadi, tegas Viva, PAN tidak memperjuangkan Indonesia sebagai negara khilafah, sebagaimana yang dituduhkan Victor. "Bagi PAN, sistem pemerintahan demokrasi dan bentuk negara nasional, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sudah final. Tidak boleh diubah lagi," paparnya.

Dia menjelaskan, dalam politik, perbedaan pandangan politik antarpartai sudah menjadi bagian dari kehidupan demokrasi. Justru salah satu fungsi partai politik adalah memindahkan potensi konflik horizontal di masyarakat ke wilayah "konflik parlementarian". "Konflik akan terkanalisasi di lembaga politik, yaitu DPR. Lalu proses politik akan menentukan bagaimana keputusan politik akan ditetapkan," ujarnya.

Menurutnya, Victor tidak meneladani Presiden Soekarno. Meskipun Soekarno berbeda pandangan politiknya dengan Hatta, tetapi Soekarno adalah pembela utama Hatta, jika Hatta didiskreditkan oleh siapa pun.

"Berbeda kepentingan dan pandangan politik tidak menghilangkan rasa persaudaraan. Para founding fathers telah meletakkan tradisi demokrasi yang baik dan bermartabat. Harus diteladani oleh kita semua," katanya.

Pernyataan Victor yang memaknai perbedaan pandangan politik di antara partai politik terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 telah disempitkan dengan pemikirannya sendiri yang destruktif dan anarkis yang membahayakan nilai kemajemukan, toleransi, dan dapat merusak tradisi demokrasi.