Panglima: Pengendalian Wilayah Udara jadi Penentu...

jpnn.com - JAKARTA – Inti dari kekuatan udara adalah pengendalian udara. Siapa yang bisa mengendalikan wilayah udaranya dan wilayah udara musuh, maka dialah yang menjadi pemenang. Kedaulatan negara di udara ditentukan oleh kemampuan udara yang bersangkutan untuk menguasai ruang udara di wilayahnya.

Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan paparan pada Seminar Nasional Kedirgantaraan di Klub Eksekutif Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (25/4). Seminar ini diikuti oleh prajurit TNI AU dan mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi seperti Universitas Pertahanan Indonesia, Universitas Indonesia, UP, dan UNSURYA.

Menurut Jenderal Gatot, untuk mengendalikan keamanan permukaan maupun bawah permukaan, perlu dipedomani di Indonesia. Ia beralasan Indonesia bukan Negara agresor, sehingga kita harus mengendalikan keamanan permukaan maupun bawahnya guna menghadapi ancaman dari musuh.

Menurutnta, paradigma berpikir harus ke arah bagaimana caranya mengendalikan udara wilayah kita sendiri, terutama dari ancaman serangan dari luar.

“Kalau kita bisa mengendalikan semua kekuatan udara yang ada, maka musuh tidak bisa menggunakan kekuatan udaranya secara efektif,” ujar Panglima TNI seperti dilansir dalam siaran pers Puspen TNI.

Menurutnya, setidak-tidaknya begitu musuh boleh masuk tapi tidak bisa keluar, karena pengendali udara syarat keberhasilan operasi-operasi militer, baik defensif maupun ofensif. Perkembangan sekarang itu yang jadi dominan, maka pertumbuhan TNI Angkatan Udara harus  berhadap-hadapan dengan variabel yang terus meluas dan seiring dengan dinamika yang selalu berubah-ubah untuk lebih maju lagi.

Jenderal Gatot juga menyampaikan tentang kebijakan Presiden Joko  Widodo pada 20 Oktober 2014, bertepatan saat dirinya dilantik menjadi Panglima TNI.  Pada saat itu, presiden mengatakan kembalikan Indonesia sebagai Negara Maritim dan jadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Hal ini merupakan peluang untuk membangun Angkatan Udara sesuai dengan Undang-Undang. Kebijakan presiden tersebut bagaimana bisa dilaksanakan kalaua tanpa pengawalan Angkatan Udara.