Panja Mafia Anggaran Mulai Bergulir di DPR

Rabu, 27 Juli 2011 – 09:20 WIB

Meski begitu, Fadli menyebut inisiasi pembentukan panja ini sebaiknya datang dari partai atau fraksi besar. Misalnya, PDIP, Golkar, atau Partai Demokrat. Dia beralasan "gaungnya" akan menjadi lebih besar juga. Tapi, Fadli menyatakan partainya siap untuk memfasilitasi dialog dengan partai-partai lain terkait persoalan ini. "Saya akan meminta kawan -kawan Gerindra di fraksi untuk melakukan lobi," tandas Fadli.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo juga menyampaikan dukungannya terhadap ide pembentukan panja atau penggunaan hak DPR lainnya berkaitan dengan isu aliran "dana haram" proyek APBN ke parpol. Tapi, Tjahjo menyatakan partainya tidak dalam posisi mengambil inisiasi atau pihak yang mengusulkan. "Kalau itu kesepakatan semua fraksi, mari kita sama -sama. Kami dukung penuh," kata Ketua Fraksi PDIP di DPR, itu di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin lalu.

Namun, Tjahjo menegaskan bahwa fraksinya sebenarnya lebih mendukung penggunaan audit keuangan ABPN oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "BPK yang mengaudit setiap anggaran di kementerian, instansi, sampai daerah. Saya yakin kalau BPK ada temuan yang mencurigakan atau terindikasi penyimpangan, pasti akan diproses penegak hukum," ujarnya.

Terkait tudingan Nazaruddin, Tjahjo menegaskan, PDIP tidak dalam posisi mencampuri urusan "rumah tangga" partai lain. "Biarlah aparat penegak hukum saja yang proaktif. Kami mendorong untuk mengusut apakah benar itu," kata Tjahjo.