Parpol Belum Maksimal Melaksanakan Pendidikan Politik

Sementara itu peserta FGD Dr. Iza Rumesten memaparkan parpol tidak memiliki format pendidikan politik yang jelas. "Kampanye akbar dalam pemilu bukanlah pendidikan politik tapi pengerahan dan mobilisasi massa. Ini bukan format pendidikan politik yang sebenarnya," katanya.

Menurut Iza, belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang format pendidikan politik. Masih adanya Golput juga memperlihatkan pendidikan politik yang belum berjalan maksimal. Pendidikan politik memiliki korelasi dengan partisipasi politik.

Peserta FGD lainnya, Indah Febriani menyebutkan pendidikan politik belum berjalan maksimal karena dua faktor. pertama, parpol sibuk dengan persoalannya sendiri (masalah internal). Kedua, parpol hanya mengejar kekuasaan.

"Selain itu muncul distrust kepada parpol disebabkan banyak elit parpol termasuk ketua umum parpol terlibat kasus korupsi dan kasus lainnya. Parpol menjadi satu lembaga yang terkorup. Ini memunculkan antipati masyarakat. Pendidikan politik tidak berjalan maksimal karena adanya distrust dari masyarakat," katanya.

Pada akhir FGD, Ketua Badan Pengkajian Delis menyampaikan golput dan distrust terkait dengan pendidikan politik. Pendidikan politik adalah memberi penyadaran kepada warga negara dalam soal kebangsaan. Dalam UU disebutkan parpol melakukan pendidikan politik.

Delis juga menyebutkan parpol bisa memanfaatkan media sosial (medsos) untuk pendidikan politik. "Kami harapkan media sosial bisa menjadi sarana pendidikan politik. Jadi medsos bukan sebagai tempat penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian, tapi untuk pendidikan politik," ujarnya. (adv/mpr)