Parpol Harus Jadi Alat untuk Sejahterakan Kaum Marhaen

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan mengajak seluruh rakyat Indonesia merefleksikan kembali sistem politik Indonesia di tengah menguatnya konflik identitas serta politik berbiaya tinggi. Indonesia membutuhkan partai politik yang berideologi demi memastikan demokrasi mampu menyejahterakan rakyat di tengah hantaman oligarki serta penetrasi neoliberalisme.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam webinar yang dilaksanakan Balitpus PDIP bertema Evaluasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi: Menguatnya Politik Identitas dan Politik Biaya Tinggi Yang Menurunkan Kualitas Demokrasi, Selasa (29/12).

Hasto menyatakan, berdasarkan hasil survei terakhir Saiful Mujani Research and Consulting, menggambarkan apabila pemilu dilaksanakan saat ini, maka PDIP akan jadi pemenang dengan suara yang terus meningkat ke angka 31 persen. Hasto menyampaikan terima kasih kepada rakyat.

Meski demikian, lanjut Hasto, pihaknya justru tetap gundah dengan Indonesia yang menghadapi permasalahan biaya politik tinggi yang akut. Kasus pilkada di Samosir, Sumatera Utara membuktikan, di mana politik uang secara masif mampu mengalahkan bupati petahana yang mendapatkan penghargaan program pemberantasan korupsi terbaik di Sumut, serta hasil audit BPK dengan kualifikasi Wajar Tanpa Pengecualian.

Politik berbiaya tinggi ini dampak dari liberalisasi politik pasca krisis ekonomi 1997/1998. Hasto mengatakan, terjadi global reproduction of American Politic lewat Letter of Intent IMF. Struktur dan sistem politik Indonesia dirubah secara fundamental mengikuti mekanisme elektoral atas campur tangan kapital. Demokrasi liberal justru menggeser demokrasi berdasar Pancasila seperti diamanatkan oleh para pendiri bangsa.

Dampak negatifnya, terjadi kapitalisasi kekuasaan politik, penguatan primordialisme, hingga konflik Pancasila melawan ideologi trans nasional.

Politik kebencian pun masuk ke dalam kampus. Hasto mengutip survei Setara Institute yang menemukan ada sepuluh kampus negeri yang terpapar paham radikalisme agama. Di berbagai daerah, muncul kelompok-kelompok kecil yang berusaha memaksakan penyeragaman budaya.

Karena itu, pada Kongres 2020 lalu, PDIP merekomendasikan kembalinya sistem proporsional tertutup, peningkatan ambang batas parlemen, perubahan district magnitude, moderasi sistem sehingga mewujudkan presidensialisme dan pemerintahan efektif, dan berbagai solusi lainnya.