Partai Politik Butuh Insentif demi Kualitas Demokrasi
jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, koalisi yang dibangun partai-partai politik saat ini bukan didasari ideologi atau pun platform politik. Menurutnya, tuntutan elektoral justru mendominasi alasan partai berkoalisi dengan pemegang kekuasaan.
Berpidato pada kuliah umum perdana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, Bandung, Senin (15/2), Hasto menyatakan, partai memang berhadapan dengan tuntutan elektoral. Karenanya, partai politik pun cenderung berkoalisi dengan kekuasaan demi mendapatkan sumber daya untuk menjaring suara di pemilu.
“Peta koalisi kini lebih didominasi oleh kepentingan elektoral untuk kekuasaan. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa dengan kekuasaan itulah maka partai mendapatkan daya leverage (pengaruh, red) untuk sumber daya,” ujarnya sebagaimana dikutup dari siaran pers DPP PDIP.
Di hadapan mahasiswa S1, S2 dan S3 yang hadir dalam kuliah umum bertema Dinamika Koalisi Partai Politik Tingkat Parlemen itu Hasto menuturkan, mestinya partai tidak hanya didesain untuk memenangkan pemilu. Sebab, partai juga harus menggunakan kekuasaan yang dicapai untuk membangun peradaban.
Hanya saja, lanjutnya, partai politik dalam praktiknya memang tidak seperti gambaran ideal. Menurutnya, harus ada perangsang agar partai politik bisa berfungsi ideal.
Karenanya Hasto mengusulkan adanya insentif bagi partai politik. Dengan insentif itu maka partai politik bisa merekrut anggota, melakukan kaderisasi, memberikan pendidikan politik dan kepemimpinan, serta memperkuat upaya mewujudkan kepentingan rakyat. “Insentif ini berupa penataan sistem pemilu yang memperkuat party ID (identitas partai, red),” tuturnya.
Lebih lanjut Hasto menegaskan, insentif itu juga untuk mengukuhkan praktik demokrasi di parlemen yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. “Jadi bukan sebaliknya, demokrasi untuk elite kekuasaan,” tegasnya.
Sementara saat menyinggung peran PDIP, Hasto menegaskan bahwa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu berkomitmen untuk menjadikan politik sebagai cara membangun peradaban. Yakni politik yang berpihak dan memberi harapan bagi wong cilik untuk bangkit dengan seluruh martabat kemanusiaannya.