Pasca 2014, Presiden Baru Jangan Takut Politisasi

JAKARTA - Sosok Presiden RI pasca pemilihan umum nasional 2014 mendatang diharapkan tidak terlalu berkutat pada hitung-hitungan koalisi. Ancaman politisasi dari rival politik sebenarnya tidak menjadi persoalan, jika Presiden di masa depan menjalankan sistem presidensiil sebagaimana mandat konstitusi.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Politik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago dalam diskusi bertajuk Tantangan Politik Indonesia Pasca 2014 di De Resto Caffe, Jakarta, kemarin (12/6). Mandat yang diberikan negara kepada Presiden terpilih sudah jelas. Presiden memiliki hak prerogatif untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai konstitusi dan Undang Undang. "Kalau aturan yang dijalankan taat adat, sebenarnya tidak ada problem sistem presidensiil seperti sekarang," ujar Andrinof.

Aturan koalisi yang digariskan saat ini, kata Andrinof, lebih disebabkan kekhawatiran Presiden atas posisi politiknya. Dengan kemenangan mutlak di pemilu legislatif, Presiden SBY berusaha agar koalisi saat ini mencapai 80 persen. "Pak SBY sebagai Presiden tidak ingin ada masalah dengan membentuk koalisi besar. Masalah harus nol itu naif," kata Andrinof.

Akibatnya, pekerjaan SBY sebagai Presiden tidak hanya fokus di pemerintahan, namun juga mengurus koalisi yang rapuh. Padahal, tanpa koalisi pun, seorang Presiden memiliki pengamanan yang memadai melalui aturan konstitusi dan UU. "Seorang Presiden tidak perlu peduli dengan tekanan, bahkan oposisi harus didorong keberadaannya sebagai mitra konstruktif," jelasnya