Pasca Putusan MK, Menkeu Diminta Patuhi Perintah SBY

JAKARTA - Kalangan anggota DPR dan DPD meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo memenuhi permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar Menkeu melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa kewenangan pembelian divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) sebesar 7 persen.

"Memang sudah seharusnya demikian. Menteri adalah pembantu presiden, jadi, harus taat pada perintah presiden yang telah meminta Menkeu patuhi Putusan MK," kata anggota Komisi XI DPR Zaini Rachman, di Jakarta, Kamis (2/8).

Dijelaskannya, putusan MK soal divestasi saham Newmont yang memutuskan menolak pembelian sisa divestasi PT NNT 7 persen oleh pemerintah itu karena tidak seizin DPR. Kalau pemerintah memaksa membeli, otomatis melanggar UU Keuangan Negara. Yang terbaik Menkeu menaati itu dan terhindar dari praktek melakukan pelanggaran UU.

Demikian juga Permintaan Presiden SBY pada Menkeu menunjukkan bahwa Kepala Negara sangat menghormati proses hukum dan tidak ingin melakukan pelanggaran.