Pastikan Calon Kapolri Tidak Berpoligami
IPW Ingatkan DPR Bukan Tukang Stempel Usulan IstanaSenin, 11 Oktober 2010 – 03:33 WIB
JAKARTA - Pekan ini, jika tak ada aral melintang maka Komisi III DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Kapolri, Komjen (Pol) Timur Pradopo. Namun Indonesia Police Watch (IPW) sudah wanti-wanti ke Komisi III DPR agar fit and proper test terhadap Timur Pradopo bukan sekedar basa-basi.
Sebab menurut Neta, dalam konteks pemilihan Kapolri maka ketiga hal itu menjadi tolok ukur keteladanan bagi anggota Polri. ”Ke depan figur pemimpin yang dibutuhkan Polri adalah figur yang bermoral, tegas, mau menjalankan kontrol dengan maksimal agar reformasi Polri segera terwujud,” kata Neta.
Secara lugas Neta juga meminta agar Komisi III DPR menguji integritas calon Kapolri baru. Dengan demikian, kata Neta, Komisi III DPR bukan sekedar tukang stempel untuk melegalisasi usulan Presiden.
JAKARTA - Pekan ini, jika tak ada aral melintang maka Komisi III DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Humaniora
Hasnuryadi Sebut WWF ke-10 Momen Pencegahan Krisis Air Dunia
Selasa, 21 Mei 2024 – 12:40 WIB - Hukum
KPK Periksa Istri Dirut PT Taspen Antonius Kosasih
Selasa, 21 Mei 2024 – 12:32 WIB - Nasional
Ditjen Diktiristek Tampilkan Ratusan Karya Seni Visual, Indah & Menarik
Selasa, 21 Mei 2024 – 10:40 WIB - Humaniora
KKN Universitas Bhayangkara dan Desa Sriamur Bersinergi Cegah Kenakalan Remaja
Selasa, 21 Mei 2024 – 09:59 WIB
BERITA TERPOPULER
- Hukum
Honorer yang Satu Ini Enggak Mungkin jadi PPPK 2024
Selasa, 21 Mei 2024 – 07:07 WIB - Hukum
Biduan Nayunda Nabila Dijadikan Honorer oleh SYL, Sebegini Gajinya, Hmmm
Selasa, 21 Mei 2024 – 07:35 WIB - Dahlan Iskan
Antre Akhir
Selasa, 21 Mei 2024 – 07:07 WIB - Jabar Terkini
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Minta Dishub Awasi Ketat Kelayakan Bus dan Transportasi Umum
Selasa, 21 Mei 2024 – 08:00 WIB - Humaniora
Terima TPP Rp 500 Ribuan, Guru di Yogyakarta Minta Pemerintah Lebih Adil
Selasa, 21 Mei 2024 – 09:33 WIB