Pastikan Megawati, Wiranto dan Paloh Tak Mau Masuk Kabinet
Soal Rangap Jabatan, Sekjen PDIP Sarankan Muhaimin Bicara ke Jokowijpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan menganggap keinginan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden terpilih periode 2014-2019 untuk memilih menteri yang mau melepas jabatan di partai politik bukanlah harga mati. Sebab, yang terpenting adalah kemampuan membagi tugas di pemerintahan dengan di partai.
“Siapapun yang jadi anggota kabinet, fokus kerja membantu presiden. Soal rangkap jabatan, saya kira harus ada berbagai hal yang dibicarakan,” kata Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (13/8).
Tjahjo bahkan menegaskan bahwa tiga ketua umum partai pengusung Jokowi, yakni Megawati Soekarnoputri dari PDIP, Surya Paloh dari NasDem dan Wiranto dari Hanura tak berminat masuk kabinet. Tjahjo justru melihat ketua umum partai pengusung Jokowi yang ingin duduk sebagai menteri adalah Muhaimin Iskandar dari PKB.
“Kalau Bu Mega tak mungkin masuk kabinet, Pak Surya Paloh tidak, Pak Wiranto tidak. Saya kira akan ada pembicaraan Pak Muhaimin dengan Pak Jokowi,” lanjut Tjahjo.
Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di pilpres itu mengakui bahwa posisi rangkap jabatan antara menteri dengan pengurus di partai memang menuntut kemampuan membagi tugas. Sementara Jokowi, lanjut Tjahjo, ingin menteri-menteri yang dipilih fokus bekerja.
“Ini kan soal bagi tugas. Tapi kan keinginan Pak Jokowi tegas, konteksnya ingin fokus kerja,” ucapnya.
Sementara soal perlu atau tidaknya kader PDIP yang nantinya duduk di kabinet mundur dari kepengurusan partai berlambang kepala banteng itu, Tjahjo menyerahkannya ke Megawati. Sebab, kata Tjahjo, bagi PDIP yang terpenting kader-kadernya di kabinet nanti fokus bekerja membantu Jokosi.
“Soal orangnya boleh merangkap atau tidak, itu tergantung ketua umum. Yang penting fokus di pemerintahan kami dukung, soal membagi tugas saya serahkan ke masing-masing individu. Kalau nanti toh Jokowi mengambil keputusan itu dan didukung semua partai, tidak masalah,” pungkasnya.(ara/jpnn)