PBB Khawatir Kim Jong Un Lakukan Hal Mengerikan demi Redam Covid-19

jpnn.com, LONDON - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa langkah-langkah yang diambil di Korea Utara untuk memerangi wabah COVID-19 dapat memiliki konsekuensi "menghancurkan" bagi hak asasi manusia di negara itu.

Negara yang terisolasi itu mengonfirmasi wabah COVID-19 pertamanya yang diakui minggu lalu, memicu kekhawatiran atas krisis besar karena kurangnya vaksin dan infrastruktur medis.

"Dengan tidak adanya peluncuran vaksinasi, penyebaran pandemi yang dilaporkan dapat berdampak buruk pada situasi hak asasi manusia di negara ini," kata juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB Liz Throssell kepada pers, Selasa.

Throssell mengatakan pembatasan baru dapat memunculkan konsekuensi yang mengerikan bagi orang-orang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk mendapatkan makanan yang cukup.

Selain itu, langkah-langkah baru untuk memerangi penyebaran virus, termasuk menempatkan orang ke dalam isolasi dan pembatasan lebih lanjut dalam perjalanan, dapat membuka pintu bagi represi politik dan sipil yang lebih besar.

Anak-anak, ibu menyusui, orang tua, tunawisma, dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan perbatasan yang lebih terisolasi sangatlah rentan.

“Mereka yang berada dalam tahanan juga sangat rentan terhadap risiko infeksi karena tingginya jumlah orang di ruang terbatas dan akses yang terbatas terhadap kebersihan dan kesehatan. Malnutrisi sudah meluas di tempat-tempat penahanan sebelum timbulnya COVID-19,” ujar Throssell.

Markas besar pencegahan epidemi darurat negara Korut telah melaporkan 269.510 lebih banyak orang menderita demam, sehingga total menjadi 1,48 juta.