PBB Selidiki Pelanggaran HAM Para Tahanan di Australia

Pemerintah Australia meratifikasi protokol opsional untuk konvensi menentang penyiksaan pada bulan Desember 2017. Konvensi dirancang untuk mencegah penganiayaan terhadap para tahanan melalui proses inspeksi.

Photo: Ketua Sub Komite PBB untuk Pencegahan Penyiksaan Sir Malcolm Evans. (Supplied: University College London)

Ini merupakan yang pertama kalinya Australia akan diinspeksi oleh PBB terkait dugaan penyiksaan tahanan. Para penyelidik PBB memiliki akses tak terbatas ke fasilitas mana pun di negara ini.

Tanpa pemberitahuan, penyelidik PBB dapat berbicara dengan individu mana pun, pada jam berapa pun, serta melihat bagian mana pun dari fasilitas penjara dan mengakses semua dokumentasi.

Dengan cara yang sama, Australia hanya akan mendapat pemberitahuan tiga sampai empat bulan sebelum kunjungan para penyelidik PBB.

"Kami selalu berusaha memastikan mengunjungi negara-negara yang baru bergabung sesegera mungkin, untuk mengetahui apa permasalahan di negara itu," kata Sir Evans.

"Kami tidak pernah mengatakan tempat penahanan mana yang akan kami kunjungi sebelumnya, kami akan muncul begitu saja," katanya.

"Mandat kami meluas ke penjara, kantor polisi, rumah sakit jiwa di mana orang dapat ditahan dan tidak bebas untuk pergi, lembaga perawatan sosial, tahanan imigrasi," ujarnya.