PDIP Apresiasi Imbauan dari Ketua KPU DKI

jpnn.com - jpnn.com -PDI Perjuangan menilai imbauan dari Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno yang diutarakan jelang dimulainya debat terakhir Pilkada DKI, Jumat (10/2) malam kemarin, seolah tenggelam begitu saja.

Saat itu, Sumarno mengingatkan agar jangan ada pihak-pihak yang menggoda petugas KPU sebagai jurus untuk menang pilkada. Nah, buat PDI Perjuangan, imbauan tersebut sangat tepat dan patut mendapat apreasiasi.

"Mungkin publik terlalu fokus dengan sengitnya debat terakhir. Akan tetapi imbauan yang disampaikan Ketua KPU DKI Jakarta itu sangat penting dan patut menjadi perhatian semua pihak. Saya jadi teringat di masa yang lalu, terkait pileg dan pilpres 2004 dan 2009. Ada praktek politik tidak sehat di mana setelah pemilu, beberapa komisioner KPU yang menempati fungsi strategis direkrut menjadi pengurus teras partai penguasa saat itu. Hal ini tentunya tidak boleh terjadi lagi,” ujar Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu (12/2).

“Sebab pemilu yang luber dan jurdil memerlukan penyelenggaran KPU yang mampu menjaga integritas dan netralitas. Imbauan agar tidak menggoda petugas KPU harus menjadi komitmen dan sebaliknya, mereka juga tidak boleh tergoda aneka bujuk rayu,” imbuh Hasto.

PDI Perjuangan juga memercayakan Bawaslu untuk menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pilkada yang jurdil dan demokratis.

Hasto menegaskan bahwa praktik politik menang-menangan beriringan dengan kecenderungan perubahan watak partai tertentu, yang hanya menjadi partai elektoral atau partai yang didesain hanya sebagai mesin pemenangan pemilu.

"Partai dengan karakter seperti ini cenderung menggunakan segala cara. Kalau perlu DPT dan IT pun dimanipulasi untuk menang. Dalam praktek di banyak negara, sering kali pemilu dibuat kompleks sehingga mudah dimanipulasi. Bahkan dana negara melalui proyek sosial seperti bantuan sosial pun sering dikucurkan untuk menambah elektabilitas pasangan. Tak heran kampanye yang menjanjikan pengucuran dana pun dijadikan magic number pendongkrak perolehan suara calon," paparnya.

Hasto juga menyoroti soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta. Di masa tenang ini, Hasto meminta seluruh jajaran PDI Perjuangan bersama relawan melakukan advokasi saat menemukan pemilih yang belum menerima undangan memilih dalam bentuk formulir C6, ataupun pemilih yang memiliki KTP, namun tidak terdaftar dalam DPT akibat kesemrawutan data kependudukan.