PDIP: Batalkan Pembatasan BBM!

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani menilai kebijakan pemerintah dalam pembatasan BBM terlalu dipaksakan. Aryani menuding kebijakan tersebut melanggar hak-hak dasar rakyat sekaligus menandakan pemerintah benar-benar tak memiliki nurani.

Dewi Ariyani menambahkan, imbauan pemerintah kepada bank untuk membantu pembiayaan hingga konverter kit belum tersedia, semakin menunjukkan kesewenangan  dalam pembuatan kebijakan.

"Selain menyakiti dan mengabaikan hak rakyat, pemerintah juga dianggap lalai dalam melaksanakan tugas sebagai penjaga garda devisa negara," kata Dewi, di Jakarta, Rabu (11/1).

Dijelaskan, kebocoran penerimaan negara di berbagai bidang tidak pernah serius diatasi. Khusus bidang energi mulai urusan mafia energi, bocornya pajak migas dan pertambangan, royalty fee yang minim, DMO yang terbaikan, hingga debirokratisasi ESDM tidak dilakukan secara terintegrasi dan serius.