PDIP Deklarasikan Kontrak Politik untuk Perubahan
Kamis, 19 Februari 2009 – 20:00 WIB
Lebih jauh Megawati menegaskan, tiga isu yang diusung itu akan tercapai jika PDIP mengontrol dan mengendalikan pemerintah. Karena tanpa instrumen kekuasaan, PDIP tak akan memiliki sumber daya manusia untuk menggerakan kebijakan yang telah dibuatnya."Kontrak politik ini dengan sendirinya hanya berlaku jika PDIP mengontrol pemerintahan eksekutif dan legislatif. PDIP hanya dapat mengontrol kebijakan publik jika Presidennya berasal dari PDIP, dan kursi 30 persen di DPR RI dikuasai PDIP," katanya.
Selanjutnya, untuk menegaskan kontrak politik ini, menurut rencana PDIP akan meminta sejumlah calegnya untuk menandatangani kontrak politik yang akan disaksikan langsung ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri."Sebagai partai modern, PDIP selalu mencari terobosan dan ikhtiar agar pemilu menjadi wadah perubahan nasib rakyat yang sebenarnya. Kontrak politik yang dipelopori PDIP semoga menjadi monumen yang sehat bagi pertumbuhan demokrasi," ujarnya.
Ketika diminta komentarnya tentang pernyataan Sultan HB X yang tidak bersedia menjadi cawapres, Megawati mengatakan, pihaknya akan mengkofirmasi pernyataan Sultan HB X tersebut.''Kami akan mengkonfirmasikan berita itu terlebih dahulu. Dan sampai saat ini, tim PDIP dari hasil rakernas di Solo akhir Januari lalu masih bekerja untuk merekomendasikan nama-nama bakal calon cawapres. Setelah itu, ketua Umum secara definitif akan memutuskan bakal cawapres yang akan diusungnya,'' ujar Megawati menegaskan. (aj/jpnn)