PDIP Diminta Tak Mengusung Marianus Sae di Pilgub NTT

Selain ke kantor DPP PDIP, Koalisi juga melakukan aksi dan minta audiensi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kamis (24/11). Koalisi meminta penjelasan dari Menteri Budi Karya terkait perkembangan penanganan kasus blokir bandara Turelelo-Soa.

Koordinator Kommas Ngada Jakarta Roy Watu Pati mengatakan pihaknya sudah berkali-kali melakukan aksi dan audiensi ke Kementerian Perhubungan untuk meminta informasi terkait kasus penanganan kasus blokir bandara Turelelo-Soa. Namun, terkesan Kemenhub dan kepolisian lamban, tidak netral dan transparan dalam menangani kasus ini.

“Pertanyaan kami, mengapa 23 Satpol yang diperintah Marianus Sae sudah dipenjara, sementara dia belum? Kami duga Marianus Sae adalah aktor intelektual yang harus dijerat setara atau lebih dari 23 Satpol PP Kabupaten Ngada," ujar Roy.

Roy menjelaskan Marianus Sae sudah ditetapkan tersangka oleh Polda NTT pada 26 Desember 2013 lalu dalam kasus blokir bandara ini. Namun, sampai sekarang ini status belum jelas.

Lebih lanjut, Roy mengatakan kasus blokir bandara menjadi catatan buruk kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kemenhub dan kepolisian khususnya Polda NTT.

“Kami sudah mengawal kasus ini kurang lebih empat tahun. Kami menemukan terasa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas sehingga tidak bisa menjerat Marianus Sae,”kata Roy.

Ia menilai PPNS dan kepolisian terkesan tidak serius, tidak profesional dan tidak netral dalam mengusut kasus ini. Karena ini, dia meminta komitmen dari Menteri Perhubungan agar segera menuntaskan kasus blokir bandara ini. Pasalnya, kasus tersebut telah merusak citra penerbangan Indonesia dan membahayakan keselamatan masyarakat Indonesia.(fri/jpnn)